Komitmen MCL dipertanyakan?

Kalitidu- Komitmen anak perusahaan Exxon Mobil, MCL (Mobil Cepu Limited) untuk peduli terhadap lingkungan sekitar ekplorasi minyak di desa Mojodelik Gayam Ngasem dipertanyakan. Sikap apatis dan tidak peduli terhadap dampak pengeboran minyak terbesar di Indonesia itu ditunjukkan pihak MCL ketika adanya korban dalam insiden bau menyengat di sekitar lokasi pengeboran yang menelan korban 9 orang warga desa Brabuhan, Katur dan Mojodelik. Bahkan pihak MCL tidak mau memberikan ganti rugi atas insiden tersebut kepada warga yang menjadi korban. Begitu jengkelnya, akhirnya warga memblokade semua akses jalan masuk ke lokasi pengeboran akibatnya semua karyawan dan pekerja MCL tidak bisa masuk ke lokasi. Setelah ada negosiasi yang dimediatori oleh pihak Pemkab dan aparat keamanan maka diadakanlah perundingan antara warga dan pihak MCL. Warga menuntut agar MCL memberikan kompensasi tunai terhadap insiden bau menyengat tersebut, akan tetapi MCL menolak dengan alasan tidak adanya kompensasi tunai dalam MoU dan juga tidak dicantumkannya klausul tersebut dalam MoU. Warga ngotot tidak mau membuka blokade sebelum tuntutan mereka dikabulkan. Akhirnya MCL bersedia memberikan ganti rugi dalam bentuk bukan kompensasi tunai akan tetapi biaya hadir pertemuan yang akan diberikan jikalau warga hadir dalam sosialisasi yang diadakan oleh MCL yang besarannya untuk dewasa Rp. 50.000,- dan anak-anak Rp. 25.000,- per orang.
Keengganan pihak MCL untuk memberikan kompensasi tunai berbeda secara diametral dengan pihak operator lain yang juga pengeksplorasi minyak yaitu Petro China. Pihak petro cina menyediakan kompensasi tunai terhadap dampak eksplorasi migas di sekitar wilayah pengeborannya yaitu desa Ngampel dan sudah berkali-kali diberikan kepada warga setempat.
Pemkab semestinya mengevaluasi keberadaan MCL sebagai operator migas di Kabupaten Bojonegoro karena jelas MCL tidak punya kepekaan dan tanggung jawab terhadap dampak pengeboran migas di Bojonegoro. Jangan sampai MCL mengeruk habis minyak Bojonegoro sementara warga sekitar tidak bisa menikmati hasil buminya sendiri bahkan kalau perlu izin MCL dicabut dan diganti oleh operator lain yang peka dan bertanggung jawab serta memperhatikan kesejahteraan warga sekitar. Kalau Pemkab tidak peka terhadap masalah ini bukan tidak mungkin kejadian seperti lumpur lapindo akan terulang di bumi Angkling Darma dimana perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap dampak eksplorasi migas.